Tuesday, 3 December 2013

Contoh Soal CPNS 2013 Bidang Tata Negara



Contoh dan Cara Menjawab Soal Mata ujian Pengetahuan umum CPNS 2013 Bidang tata Negara, Setelah kita belajar soal Pengetahuan Umum bidang Bahasa Indonesia dan Soal Pengetahuan Umum Bidang Pancasila. Selanjutnya kita akan belajar mengenai contoh soal Pengetahuan Umum bidang tata negara.
Ingattt...seperti biasa, jangan melihat jawabannya dulu ya rekan2 dan sobat-sobat sekalian... jawab sendiri terlebih dahulu coyy..baru lihat jawabannya...awas  boong lohhh tak jitak sampean..hehe..

okehhh silahkan dicoba...

KUMPULAN SOAL
UJIAN SELEKSI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL
TAHUN 2003
===================================================================
MATA UJIAN : UMUM
TINGKAT : SARJANA/DIPLOMA
HARI/TANGGAL      :
LOKASI WAKTU      : 15 MENIT
===================================================================



III. BIDANG TATA NEGARA

41. Pengakuan de jure dari suatu negara terhadap negara yang lain ditandai oleh ...
a. Bantuan diplomasi
b. Kerja sama militer
c. Hubungan diplomatik
d. Kunjungan kepala negara
e. Bantuan ekonomi

Answer: b

42. Dilihat dari segi tujuannya, negara kepolisian bertujuan ...
a. Meningkatkan kesejahteraan
b. Mewujudkan ketertiban
c. Memelihara kekuasaan
d. Menjamin keamanan
e. Mempertahankan persatuan

Answer: b

43. Corak negara yang menganut ideologi fasisme mengutamakan ...
a. Kesejahteraan bersama
b. Kemakmuran rakyat
c. Keadilan sosial
d. Ketentraman masyarakat
e. Kekuasaan negara

44. Ciri khas negara kesatuan adalah ...
a. Kepala negaranya adalah seorang presiden
b. Kekuasaan asli ada pada pemerintah pusat
c. Warga negara mudah berpindah domisili
d. Adanya konstitusi yang tertulis
e. Kepala negaranya dipilih oleh rakyat

Answer: b

45. paabila didasarkan pada ajaran Trias Politika, yang dikenal dengan teori pemisahan kekuasaan negara, maka penetapan APBN menurut UUD 1945 merupakan campur tangan...
a. Presiden dalam kekuasaan Dewan Perwakilan Rakyat
b. Dewan Perwakilan Rakyat dalam kekuasaan presiden
c. Presiden dalam kekuasaan Mahkamah Agung
d. Mahkamah Agung dalamkekuasaan Presiden
e. DPR dalam kekuasaan Mahkamah Agung

Answer: a

46. Jika dibandingkan dengan kabinet parlementer kelebihan kabinet presidentil adalah dalam hal...
a. Pembentukan kabinet sangat demokratis
b. Jalannya pemerintahan lebih setabil
c. Para menteri bertanggung jawab secara kolektif
d. Para meneri dapat diganti sewaktu-waktu
e. Pemerintahan lebih mencerminkan aspirasi rakyat

Answer: b

47. Dibandingkan dengan berbagai norma sosial lainnya, sanksi norma kesopanan bersumber dari ...
a. Hati nurani
b. Masyarakat
c. Tuhan
d. Lembaga sosial
e. Negara

Answer: a

48. Berikut ini,hal yang termasuk dalam bidang hukum privat adalah ...
a. Melanggar perjanjian
b. Penggelapan barang
c. Hubungan antara daerah
d. Pelanggaran hukum
e. Pembunuhan berencana

Answer: a

49. Untuk menarik hati rakyat Indonesia Jepang membentuk dan melantik badan Penyidik Usaha Persiapan kemerdekaan Indonesia pada tanggal ..
a. 8 Maret  1942
b. 8 September 1943
c. 29 April 1945
d. 29 Mei 1945
e. 14 Agustus 1945

Answer: e

50. norma pertama dalam tata hukum Indonesia adalah ...
a. Dekrit Presiden
b. Proklamasi Kemerdekaan
c. Ketetapan MPR
d. Pembukaan UUD 1945
e. Pancasila

Answer: d

51. Hubungan antara pancasila dan Prokolamasi Kemerdekaan adalah ...
a. Pancasila memberi motivasi perjuangan kemerdekaan
b. Pancasila menjadi dasar perumusan Teks Proklamasi
c. Teks Proklamasi dirumuskan bersamaan dengan Pancasila
d. Proklamasi Kemerdekaan menjadi dasar berlakunya Pancasila
e. Nilai Pancasila dan Proklamasi Kemerdekaan adalah sama

Answer: d

52. Menurut Pasal 14 ayat (1) UUD 1945 hasil perubahan pertama, dalam hal memberi grasi dan rehabilitasi, Presiden perlu memperhatikan pertimbangan dari ....
a. MPR
b. Dewan Perwakilan Rakyat
c. Mahkamah Agung
d. Menteri Kehakiman
e. Dewan Pertimbangan Agung

Answer: c

53. Berdasarkan UUD 1945, anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh ....
a. Presiden dengan memperhatikan pertimbangan DPR
b. DPR dengan memperhatikan usul dari pemerinah
c. Presiden dengan memperhatikan pendapat DPD
d. DPR dengan meperhatikan pertimbangan DPD
e. Presiden dengan memperhatikan perimbangan DPD

Answer: a

54. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat menurut UUD 1945 mempunyai hak interpelasi, yakni hak untuk ....
a. Bertanya kepada Pemerintah
b. Melakukan penyelidikan
c. Melakukan perubahan terhadap RUU
d. Mengawasi jalannya pemerintahan
e. Ikut serta menetapkan APBN

Answer: a

55. Berdasarkan UUD 1945, Mahkamah Agung hanya mempunyai hak menguji formil terhadap peraturan perundang-undangan yang berupa ....
a. Undang-undang
b. Peraturan pemerintah
c. Keputusan presiden
d. Keputusan menteri
e. Peraturan derah

Answer: c

56. Menurut Pasal 24 ayat (1) UUD 1945, Mahkamah Konstitusi anatar lain mempunyai kewenangan .....
a. Memberhentikan ketua MPR
b. Memberhentikan ketua DPR
c. Memberhentikan presiden
d. Membuat partai politik
e. Mengubah undang-undang dasar

57. Desentralisasi sebagai salah satu asas yang dianut dalampenyelenggaraan pemerintahan di daerah maknanya adalah ....
a. Penugasan dari pemerintah kepada daerah untuk melaksanakan tugas tertentu
b. Penyerahan kewenangan kepada derah untuk mengurus rumah tangganya sendiri
c. Pendelegasian kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah
d. Pelimpahan tugas kepada daerah untuk mengurus dan melaksanakan pemerintahan
e. Pembagian tugas pemerintahan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah

Answer: c

58. Salah satu hal yang menjadi kewenangan pemerintah pusat menurut Undang-undang No.22 tahun 1999 tentang Otonomi Daerah adalah ...
a. Industri dan perdagangan
b. Penanaman modal
c. Pemberdayaan sumber daya alam
d. Pekerjaan umum
e. Pendidikan dan kebudayaan

Answer: c

59. Berikut ini merupakan asas-asas yang dianut PP, KECUALI ,,,,
a. Persamaan kedaulatan antara semua anggota
b. Memenuhi kewajiban dengan itikad baik
c. Menyelesaikan persengketaan dengan cara damai
d. Menjauhi penggunaan ancaman dan kekerasan
e. Mencampuri urusan suatu negara demi kepentingan besama

Answer: e

60. Organ utama PBB yang berfungsi membuat rekomendasi entang prinsip kerja sama internasional dalam rangka memelihara perdamaian dan keamanan internasional adalah ...
a. Dewan Keamanan
b. Majelis Umum
c. Dewan Perwalian
d. Sekretarit
e. Dewan Ekonomi dan Sosial


Answer: a

1 comment: